OKASI TV | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah memperdalam kajian program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk menghitung kebutuhan pembiayaan dan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah menghitung sejumlah komponen pendapatan PTN sebagai bagian dari penyusunan skema pendidikan tinggi gratis.
“Arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan, yaitu untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri,” kata Brian usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9).
Perhitungan tersebut mencakup pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional perguruan tinggi.
“Tadi beberapa hitungan sudah kita lakukan. Beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa pendapatan pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya. Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana mensubsidi program sarjana,” ujarnya.
Hasil perhitungan itu selanjutnya akan dibahas bersama sejumlah opsi kebijakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Brian mengatakan pemerintah perlu memastikan skema kuliah gratis dapat diterapkan tanpa mengabaikan kebutuhan pembiayaan dan keberlangsungan layanan pendidikan tinggi.
“Itu kita lakukan. Selanjutnya, angka-angka yang tadi sudah kita hasilkan tentu juga akan kita diskusikan dengan opsi-opsi yang ada, kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita,” jelasnya.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Komitmen Pendidikan Gratis, dari TK hingga Perguruan Tinggi
Prabowo Minta Program Disiapkan Bertahap
Brian mengatakan Prabowo menginginkan program kuliah gratis dapat direalisasikan secepat mungkin.
Namun, pemerintah tetap menyiapkan tahapan agar kebijakan tersebut didukung perhitungan pembiayaan yang matang.
“Harapannya, tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun, tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung,” katanya.
Untuk memperdalam kajian, Prabowo menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Tim tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Baca Juga: Selain Pendidikan Gratis, Prabowo Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru
“Tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi. Dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk mem-breakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Menteri Sesneg, Pak Menteri Agama, dan lainnya, termasuk Menteri Keuangan,” ungkap Brian.
Keterlibatan lintas kementerian diperlukan untuk memperdalam kebutuhan pembiayaan sekaligus menyusun tahapan pelaksanaan program kuliah gratis di PTN.
Pemerintah menargetkan kajian lanjutan menghasilkan perhitungan yang lebih matang dalam waktu sekitar dua pekan hingga satu bulan.
“Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik,” tuturnya.
Setelah kajian selesai, hasilnya akan dilaporkan kembali kepada Prabowo untuk menentukan langkah dan tahapan pelaksanaan program kuliah gratis di PTN.
“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden, dipimpin oleh Pak Menko, untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” pungkasnya. (*)